MALUKU UTARA — PT Geo Dipa Energi (Persero) menerima penyertaan modal negara sekitar Rp1,3 triliun dari APBN untuk membiayai pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tengah dibangun. Dana itu berperan sebagai ekuitas pendamping pinjaman Asian Development Bank. Perusahaan juga menyiapkan dua jalur pendanaan lain: skema dana Special Mission Vehicle dan penerbitan obligasi.
Direktur Utama Geo Dipa Energi Yudistian Yunis menyatakan PMN tersebut masuk sebagai porsi ekuitas perusahaan, syarat yang harus dipenuhi sebelum menarik pinjaman komersial. Tanpa dana sendiri, perusahaan tidak bisa mengakses fasilitas kredit dari lembaga multilateral.
"Untuk proyek yang hari ini yang sedang konstruksi, kami dapat PMN dari pemerintah dari APBN nilainya sekitar Rp1,3 triliun, itu sebagai equity untuk pendampingan pinjaman dari ADB," ujar Yudistian dalam media gathering, Jumat (2/10).
Ekuitas Jadi Syarat Wajib Sebelum Pinjaman ADB Cair
Yudistian menjelaskan mekanisme pendanaan proyek panas bumi menuntut perusahaan menyetor modal sendiri lebih dulu. Pemerintah menutup kebutuhan itu lewat PMN, sementara Asian Development Bank menyediakan porsi utangnya.
"Kalau kita pinjam, kita harus ada duit sendiri kan, nah duit sendiri itu diberikan oleh pemerintah dalam bentuk PMN untuk menjadi pendamping dana dari EDB," terangnya.
Skema ini lazim dipakai BUMN energi yang menggarap proyek infrastruktur berisiko tinggi. Panas bumi butuh belanja modal besar di fase eksplorasi dan pengeboran, dengan waktu pengembalian yang panjang.
Pemerintah Siapkan Aturan Baru untuk Dana Kelolaan SMV
Geo Dipa tidak ingin bergantung penuh pada APBN. Kementerian Keuangan tengah merancang aturan agar dana yang dihimpun dan dikelola Special Mission Vehicle bisa dipakai membiayai sektor energi, dengan konsekuensi biaya utang.
"Hari ini sebetulnya di Kementerian Keuangan sedang disiapkan juga pendanaan-pendanaan yang bisa dilakukan jadi tidak harus melulu yang sekarang dikelola sama SMV," ujar Yudistian.
Jika aturan itu terbit, APBN bisa dialihkan untuk infrastruktur sosial dan kebutuhan publik lain. Proyek energi beralih ke sumber dana yang lebih komersial, termasuk dari SMV di bawah Kemenkeu.
"Pemerintah rencananya sedang menyiapkan satu aturan lagi, pendanaan-pendanaan atau dana-dana yang dihimpun dan dipegang oleh SMV itu juga boleh dimanfaatkan dan pasti ada biayanya nanti atau cost of debt-nya," jelasnya.
Obligasi Jadi Alternatif Tanpa Melepas Saham ke Publik
Jalur ketiga yang disiapkan Geo Dipa adalah creative financing lewat penerbitan obligasi. Rencana itu sudah masuk dalam rencana jangka panjang perusahaan, tetapi waktu dan nilainya masih dikaji untuk pelaksanaan tahun depan.
"Salah satu karena dibilang mulai mencari creative financing, salah satu yang kita siapkan adalah bond yang mau kita lepas," katanya.
Yudistian menegaskan obligasi berbeda dari IPO. Dengan bond, perusahaan hanya melepas instrumen utang dalam nilai tertentu dan pengelolaan tetap di tangan manajemen, meski muncul kewajiban membayar kupon.
"Kalau bond itu kan hanya nilai tertentu yang kita mau lepas dan pengelolaan perusahaan masih di dalam kita," sambung Yudistian.
Ia membandingkan langkahnya dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang memilih IPO. Lewat skema itu, hampir 30 persen saham PGEO dikuasai investor swasta sehingga mereka punya pengaruh di perusahaan.
"Kalau PGE itu yang dilakukan IPO, IPO sehingga hampir 30 persen saham PGE itu dimiliki private sehingga akhirnya private punya pengaruh di sana. Tapi kalau bond seperti yang sudah terjadi banyak kayak PLN, dia terbitkannya bond, jadi dia punya kewajiban untuk menyertakan kuponnya nanti," jelasnya.
Kajian Obligasi Ditargetkan Rampung Tahun Depan
Geo Dipa belum memutuskan nilai obligasi yang akan dilepas maupun jadwal penerbitannya. Yudistian menyebut kajian mencakup waktu pelaksanaan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk memperkuat ekuitas.
"Nah, mungkin di tahun depan kita lagi menyiapkan kajiannya kapan bond itu, bond-nya kapan dan berapa secara yang ditawarkan untuk menjadi sumber pendanaan untuk equity," ujarnya.
Dengan tiga opsi yang disiapkan, Geo Dipa memposisikan PMN, pembiayaan SMV, dan obligasi sebagai bantalan pendanaan ekspansi. Pilihan mana yang dieksekusi lebih dulu akan bergantung pada terbitnya aturan Kemenkeu soal dana kelolaan SMV.
