SOFIFI — Abubakar Abdullah resmi menjabat Pj Sekda Maluku Utara sejak 7 Agustus 2026. Pria yang lama menekuni dunia akademik sebagai dosen FKIP Universitas Khairun itu kini memikul tanggung jawab besar di sektor pendidikan. Dikbud Malut mengelola anggaran lebih dari Rp 783 miliar pada 2026.
Angka itu bukan sekadar catatan administratif. Alokasi tersebut mencakup lebih dari Rp 536 miliar untuk program penunjang, lebih dari Rp 222 miliar untuk pengelolaan pendidikan, serta sekitar Rp 22,6 miliar untuk tenaga pendidik dan kependidikan.
Pos lainnya menyentuh kebudayaan Rp 717 juta, kesenian tradisional Rp 1,2 miliar, dan pelestarian warisan budaya Rp 365 juta. Komposisi itu memperlihatkan rentang tanggung jawab yang harus dijalankan Dikbud Malut.
Jejak Karier di Birokrasi Malut
Perjalanan Abubakar di Pemprov Malut dimulai dari sejumlah posisi strategis. Pada 2009-2013, dia menjabat Kepala Biro Humas dan Protokoler. Setelah itu, dia menangani Biro Ekonomi sebelum dipercaya sebagai Sekretaris DPRD Malut sejak 2013 hingga 2024.
Pengalaman itu membentuk pemahamannya soal administrasi pemerintahan, koordinasi antarinstansi, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Bekal tersebut relevan ketika sektor pendidikan menghadapi persoalan yang butuh keterlibatan banyak pihak.
Di luar birokrasi, Abubakar pernah memimpin KNPI Malut pada 2005-2010. Latar belakang akademiknya diperkuat gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta pada 2020 serta pendidikan Lemhannas PPRA LVII pada 2018.
Revitalisasi 68 Sekolah dari APBD, 75 Sekolah dari APBN
Pembenahan fasilitas pendidikan menjadi salah satu pekerjaan rumah utama di Malut. Melalui APBD, Pemprov Malut menangani revitalisasi 68 sekolah dengan anggaran Rp 53 miliar.
Sementara itu, melalui APBN, terdapat program revitalisasi 75 sekolah SMA, SMK, dan SLB dengan anggaran Rp 92 miliar. Data program pada 2025 juga mencatat BPMP menangani revitalisasi 186 satuan pendidikan dari berbagai jenjang dengan anggaran Rp 208,5 miliar.
Perbedaan sumber pembiayaan dan cakupan program itu perlu dijelaskan agar publik tidak salah membaca capaian. Setiap angka melekat pada instansi dan skema anggaran masing-masing.
Mengapa Pengelolaan Anggaran Jadi Ujian Terberat
Besarnya alokasi pendidikan menuntut perencanaan matang, sasaran jelas, dan pengawasan memadai. Setiap rupiah perlu dikelola dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Keterbukaan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan menjadi kunci menjaga kepercayaan warga. Masyarakat berhak tahu tujuan program, penerima manfaat, realisasi kegiatan, serta hasil yang dicapai.
Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah kegiatan atau persentase penyerapan anggaran. Perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, dan perkembangan kemampuan peserta didik perlu jadi ukuran utama.
Yang Harus Dibuktikan ke Depan
Pengalaman panjang di birokrasi bisa menjadi keunggulan bila diterapkan untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyelesaian masalah. Kemampuan membaca persoalan dan menetapkan prioritas akan menentukan hasilnya.
Jika anggaran besar belum menghasilkan perubahan yang dirasakan sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka. Keberhasilan tidak cukup dibangun lewat rencana yang baik, tetapi harus terlihat pada hasil yang dapat diperiksa.
