TERNATE — Forum yang digelar ASDP Cabang Ternate bukan sekadar sosialisasi regulasi. Erlisetya menyebut kegiatan itu sebagai ruang menyegarkan kembali pemahaman pemangku kepentingan sekaligus mendiskusikan persoalan kepatuhan manifes dalam operasional pelayaran sehari-hari.
Sejumlah kejadian dalam pelayaran, menurut dia, menjadi pengingat bahwa ketentuan manifes tidak bisa diperlakukan sebagai formalitas administrasi belaka. Data yang akurat menentukan siapa saja yang berada di atas kapal saat berlayar.
Mengapa Manifes Disebut Berkaitan Langsung dengan Keselamatan Penumpang
Erlisetya menempatkan pengguna jasa sebagai pihak yang harus mendapat jaminan penuh dalam layanan transportasi laut. Manifes yang sesuai kondisi penumpang menjadi dasar pertanggungjawaban jika terjadi keadaan darurat.
"Pengguna jasa adalah yang utama yang kita layani sehingga terjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanannya," ujarnya.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan transportasi laut di Maluku Utara memperkuat koordinasi. Tujuannya memastikan data manifes cocok dengan jumlah dan identitas penumpang yang benar-benar berangkat.
"Mari kita berdiskusi, berkomunikasi bagaimana kita di Maluku Utara ini bersatu menguatkan kepatuhan terhadap manifes, sehingga kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dari pengguna jasa dapat kita jamin bersama," katanya.
12 Instansi dan Tiga Kampus Duduk di Forum yang Sama
Kehadiran lintas lembaga menunjukkan persoalan manifes tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Forum dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, KSOP Kelas II Ternate, BPTD Kelas II Maluku Utara, Polres Ternate, PT Jasa Raharja Cabang Ternate, dan PT Jasa Raharja Putera Ternate.
Turut hadir Balai Karantina Kesehatan Kelas I Ternate, Dinas Perhubungan Kota Ternate, Pelindo Ternate, perusahaan pelayaran, komunitas, serta mahasiswa Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Institut Agama Islam Negeri.
Keterlibatan mahasiswa memberi dimensi lain: mereka pengguna jasa yang paling sering menyeberang antarpulau dengan tarif terjangkau. Pemahaman mereka soal hak atas manifes yang benar bisa menjadi pengawasan sosial di lapangan.
Diskusi Lanjutan dan Pemaparan Narasumber
Setelah pembukaan, forum dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Diskusi menyorot kepatuhan serta akurasi data manifes dalam penyelenggaraan transportasi laut di wilayah Maluku Utara.
Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan Ternate, Tidore, Sofifi, dan sejumlah kabupaten. Setiap kapal penyeberangan membawa penumpang dengan tujuan berbeda, sehingga pencatatan yang rapi menjadi kebutuhan operasional harian.
ASDP Cabang Ternate belum merinci bentuk tindak lanjut konkret dari forum tersebut. Namun arah yang diminta jelas: koordinasi antarinstitusi diperkuat agar data manifes sesuai kondisi penumpang dan ketentuan yang berlaku.
