JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penataan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, termasuk pembangunan Gerbang Hiu Paus dan Taman Kota Cenderawasih, ditargetkan tuntas pada Desember 2026.
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU tercatat tengah menggarap Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah dengan progres konstruksi mencapai 36,90% per 9 Agustus 2026. Bangunan-bangunan tersebut ditargetkan rampung seluruhnya pada Desember 2026.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Proyek gedung utama ini mulai dikerjakan sejak 20 Oktober 2025 oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.
Selain gedung utama, Kementerian PU turut menyiapkan penataan kawasan yang mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pekerjaan penataan kawasan ini dimulai sejak Desember 2025 dan saat ini progresnya sudah mencapai 25,34%, dengan aktivitas yang berlangsung antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, hingga pengujian sand cone. Seluruh pekerjaan penataan kawasan ini ditargetkan tuntas bersamaan dengan gedung utama pada Desember 2026.
Dari sisi aksesibilitas, kawasan pusat pemerintahan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat, sementara dari pusat Kabupaten Nabire jaraknya sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Pembangunan pusat pemerintahan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus menjadi bagian dari semangat PU 608 dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat Papua.
