TIDORE — Fasilitas dapur MBG di Dusun Talaga Puncak dibangun dengan pertimbangan kedekatan lokasi ke sekolah. Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Dr. Mariman Darto, menyebut posisi itu membuat proses memasak dan distribusi makanan bergizi berjalan lebih optimal.
Pendirian SPPG di kawasan 3T berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Program difokuskan pada pemenuhan gizi kelompok prioritas, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa sekolah.
SPPG Talaga Puncak melayani 49 orang penerima manfaat. Rinciannya, 18 siswa SD, 11 guru, dan 20 penerima dari kategori 3B.
"SPPG di Talaga Puncak ini mencatat jumlah penerima manfaat sebanyak 49 orang, yang terdiri dari 18 siswa SD, 11 guru, dan 20 penerima manfaat kategori 3B. Karena lokasinya yang berdekatan dengan sekolah, proses memasak dan distribusi makanan bergizi diharapkan dapat berjalan optimal," ujar Mariman saat acara peresmian.
Peresmian SPPG Dusun Talaga Puncak berlangsung bersamaan dengan pembukaan 480 SPPG di 116 kabupaten/kota. Sebaran fasilitas itu mencakup 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur.
Acara peresmian dihadiri jajaran Badan Gizi Nasional, Kepala BPMP Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Koordinator Regional dan Wilayah MBG, serta pimpinan OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti cakupan program MBG di daerah kepulauan. Dari total 976 pulau di Maluku Utara, jangkauan program disebut belum mencapai 60 persen dari target populasi.
"MBG adalah program investasi masa depan untuk menurunkan angka stunting dan membenahi pola hidup bergizi. Pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang jujur dan berintegritas agar tepat sasaran serta tidak menimbulkan masalah," kata Sarbin.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyambut baik hadirnya SPPG di Dusun Talaga Puncak. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap fasilitas serupa dapat direalisasikan di titik-titik lain yang membutuhkan.
"Meskipun jumlah penerima manfaat di Dusun Talaga Puncak tergolong kecil, pemenuhan gizi merata tetap menjadi hak masyarakat. Kami berharap operasional SPPG ini dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM di Kota Tidore Kepulauan," tutur Ahmad.