MALUKU UTARA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengumpulkan Nilai Kontrak Baru (NKB) Rp 5,6 triliun hingga Agustus 2026, dengan proyek pemerintah pusat mendominasi 49,2 persen. Perolehan ini menjadi fondasi perseroan menghadapi sisa tahun sekaligus menegaskan posisinya sebagai BUMN konstruksi yang membidik proyek strategis pemerintah.
Paragraf pembuka: Kontribusi terbesar datang dari proyek pemerintah pusat sebesar 49,2 persen, disusul pengembangan bisnis 11,8 persen, swasta 9,8 persen, pemerintah daerah 5,1 persen, serta BUMN dan BUMD 4 persen. Anak usaha Waskita Karya turut menyumbang 20 persen dari total perolehan kontrak tersebut.
Bila dilihat dari jenis pekerjaan, infrastruktur konektivitas menempati porsi terbesar dengan 41,6 persen. Proyek infrastruktur air menyusul di posisi kedua dengan 20,7 persen, sedangkan pekerjaan gedung menyumbang 17,7 persen.
Salah satu proyek pemerintah pusat yang digarap pada 2026 adalah Sekolah Rakyat di Provinsi Papua. Pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas di kawasan Indonesia Timur.
Corporate Secretary Waskita Karya, Steven Subiantoro, menyatakan total nilai kontrak baru pada Juli 2026 mencerminkan kinerja berkelanjutan perseroan. Menurut dia, capaian itu menjadi modal untuk menghadapi tantangan ke depan.
"Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek turnkey maupun investasi, serta berfokus pada proyek berskema monthly payment dan memiliki uang muka," ujar Steven dalam keterangan resmi, Jumat (25/9/2026).
Pendekatan itu bukan tanpa alasan. Proyek dengan pembayaran bulanan dan uang muka memberi kepastian arus kas, sehingga risiko gagal bayar yang kerap membelit kontraktor pelat merah bisa ditekan.
Steven menegaskan Waskita Karya telah berpengalaman lebih dari 65 tahun di sektor konstruksi. Sepanjang 10 tahun terakhir, perseroan membangun 30 bendungan, 41 proyek irigasi, 20 fasilitas rumah sakit, 15 sarana pendidikan, 92 jalan tol, serta 19 proyek konektivitas daerah.
"Waskita Karya berkomitmen terus mendukung Program Prioritas Presiden. Di antaranya menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mendorong keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat," tutur Steven.
Perseroan juga memastikan setiap infrastruktur dikerjakan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Langkah ini untuk menjaga kelancaran pengerjaan proyek di lapangan.
"Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek," kata dia.
Manajemen menargetkan peningkatan perolehan kontrak baru dan kinerja keuangan yang lebih baik pada periode berikutnya. Optimisme itu bertumpu pada besarnya peluang menggarap proyek strategis dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga pasar luar negeri.
Bagi investor, angka Rp 5,6 triliun hingga Agustus 2026 menjadi sinyal awal arah bisnis Waskita Karya tahun ini. Besarnya porsi proyek pemerintah pusat menunjukkan perseroan masih bergantung pada belanja infrastruktur negara, sementara disiplin memilih proyek menjadi kunci menjaga kesehatan keuangan di tengah tekanan likuiditas industri konstruksi nasional.